Jakarta – Hasil survei terbaru Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto, menurut pengamat politik pada Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi.

Baca Juga :

Anwar Usman Tak Boleh Ikut Sidang MK soal Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres Besok

Menurut Airlangga, penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi dari makin tingginya kesadaran publik bahwa telah terjadi intervensi kekuasaan dalam meloloskan nama Gibran seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin sendiri oleh adik ipar Presiden Jokowi alias paman dari Gibran. Apalagi, di media sosial juga marak sebutan “Mahkamah Keluarga” sebagai sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah Undang-Undang untuk meloloskan Gibran.

“Survei yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 November 2023.

Baca Juga :

Pencopotan Anwar Usman jadi Ketua MK Pulihkan Kepercayaan Publik, Kata Arsjad Rasjid



Gedung Mahkamah Konstitusi

Photo :

ANTARA Foto/Hafidz Mubarak

Persepsi tentang adanya intervensi kekuasaan di MK, menurutnya, membuat pandangan publik bergeser, terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran. “Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” ujar doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut.

Baca Juga :

Unggul Berbagai Survei, Pengamat Sebut Prabowo-Gibran Berpeluang Menang Pilpres

Pada Senin, 6 November, Charta Politika merilis hasil survei terbarunya. Dalam simulasi tiga pasang calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, disusul Prabowo Subianto-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen). Jumlah responden yang tidak menjawab sebanyak 4,3 persen.

Selain soal tergerusnya elektabilitas Prabowo, pada survei termutakhir Charta Politika, disebutkan sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam putusan MK terkait batasan usia calon wakil presiden dan dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden.

Sutradara di balik drama

Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad mengingatkan hasil survei yang menyebutkan bahwa mayoritas publik menganggap Jokowi ikut terlibat dalam putusan MK. Apabila skandal di MK diibaratkan ‘drama’, publik percaya bahwa presiden juga punya peran dalam drama tersebut.



Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Photo :

ANTARA/Yashinta Difa Pramudyani

“Orang ada yang kemudian berpikiran kritis: kalau presiden melihat politik kita sebagai drama, publik bisa melihat keberadaan presiden ada dalam drama itu, bahkan menjadi bagian penting. Atau bahkan beberapa pihak mensinyalir, salah satu sutradara di balik drama itu, wajar saja, karena presiden tidak pernah menyampaikan ekspresinya secara eksplisit,” kata Nyarwi. 

Tidak dapat dimungkiri, pakar komunikasi politik UGM itu menambahkan, Jokowi sebagai presiden menjadi sangat sentral dalam politik hari ini. Peran Jokowi sangat besar, bukan sekedar dari proses kandidasi, namun sampai nanti penyelenggaraan Pemilu.

Indeks demokrasi era Jokowi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menyebut penilaian publik atas adanya cawe-cawe Jokowi dalam putusan MK bisa dipahami. Hal itu dikarenakan relasi kekeluargaan dan relasi kekuasaan sangat kental dalam putusan 90/PUU-XXI/2023.



Ilustrasi Pemilu.

Photo :

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

“Karena relasi kekeluargaan sangat lekat dengan relasi kuasa dalam konteks hubungan Jokowi dengan Ketua MK. Ini hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Penilaian publik seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, Herry mengungkap indeks demokrasi era Jokowi menjadi yang terburuk sejak 14 tahun terakhir.

“Jelas akan mengalami penurunan, terutama era Jokowi, Indeks Demokrasi Indonesia dari lembaga asing adalah yang terburuk dari 14 tahun terakhir. Bahkan tidak mengalami perubahan signifikan,” katanya.

Menurutnya, ada aspek-aspek tertentu yang harus menjadi bahan evaluasi, misalnya budaya politik. “Yang terjadi adalah per hari ini budaya politik itu tidak muncul karena intervensi kekuasaan, sehingga publik enggan untuk mengatakan politik Indonesia baik-baik saja,” ujarnya.

Herry juga mengungkapkan indeks demokrasi Indonesia yang termasuk rendah, apalagi ketika muncul putusan MK. Hal itu dinilai akan makin memburuk kehidupan demokrasi.

“Jokowi sebelum putusan MK kemarin, Indeks Demokrasi-nya rendah. Apalagi ini kaitannya dengan relasi kekuasaan dan relasi kekeluargaan yang erat kaitannya dengan putusan MK. Ada hal yang ditabrak juga,” katanya.

Halaman Selanjutnya

Selain soal tergerusnya elektabilitas Prabowo, pada survei termutakhir Charta Politika, disebutkan sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam putusan MK terkait batasan usia calon wakil presiden dan dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden.