MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88 BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO LAMBO69 LAMBO69 LAMBO69
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Search for:
  • Home/
  • Politik/
  • Baleg DPR Tegaskan RUU DKJ Harus Sudah Selesai Sebelum 15 Februari 2024
Ilustrasi Monas Jakarta

Baleg DPR Tegaskan RUU DKJ Harus Sudah Selesai Sebelum 15 Februari 2024

0 0
Read Time:1 Minute, 53 Second

Rabu, 6 Desember 2023 – 23:24 WIB

Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek) menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus rampung pada 15 Februari 2024.

Baca Juga :

Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Dipilih Presiden: Belum Baca!

Target perampungan RUU DKJ ini berdasarkan diamanatkan dalam UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Yang ,mewajibkan pemerintah dan DPR melakukan perubahan UU 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI.

“Itu kan baru menjadi usul inisiatif DPR. Yang jelas, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Pasal 41 disebutkan bahwa UU DKI harus diubah 2 tahun setelah UU IKN disahkan. UU (IKN) diundangkan itu 15 Februari 2022. Artinya 15 Februari 2024, UU DKI itu harus sudah selesai. Harus sudah diundangkan,” kata Awiek kepada awak media, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.

Baca Juga :

OIKN Tegaskan IKN Nusantara Jadi Katalis Tumbuhnya Pusat Ekonomi Baru di Timur Indonesia

“Karena tidak mungkin ada rezim undang-undang yang mengatur ibu kota yang berbeda dan bertentangan,” ujarnya menambahkan.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi

Photo :

VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Baca Juga :

Jokowi Bakal Minta Masukan Masyarakat untuk Tunjuk Gubernur Jakarta

Awiek menjelaskan, materi dalam RUU DKJ, termasuk wacana penunjukan gubernur oleh presiden masih dapat dibicarakan lebih lanjut dalam proses pembahasan RUU bersama pemerintah. Politikus PPP itu mengatakan pihaknya juga akan melibatkan partisipasi publik mengenai hal tersebut.

“Soal konten dan materinya, itu kan masih didiskusikan dengan pemerintah nanti saat pembahasan. Tentu kemarin perwakilan masyarakat kita undang lagi. Yang kemarin belum sempat diundang nanti dalam pembahasan itu ranahnya partisipasi publiknya itu kita undang lagi. Ini kan kita menyusun itu atas perintah UU IKN yang mengharuskan UU DKI harus diubah,” kata Awiek.

Ilustrasi gedung perkantoran Jakarta

Sebelum disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI, RUU DKJ digodok di Baleg DPR. Delapan fraksi minus PKS menyetujui RUU DKJ diparipurnakan menjadi usul inisiatif DPR dengan segala catatannya.

Awiek menekankan, DPR akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan alat kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas RUU DKJ setelah menerima surpres. Rapat Bamus itu untuk menentukan RUU DKJ tetap di Baleg atau dibawa ke komisi terkait.

“Setelah ada surpres, lalu rapat Bamus untuk menentukan AKD mana yang akan membahasnya,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

Source : VIVA/Muhamad Solihin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21